KONGRES UMAT ISLAM INDONESIA VI: Dilema Eksistensi, Partai Politik Islam Hanya Jadi Pelengkap

Yogyakarta, suarapelajar.com– Pengamat Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Profesor. Dr. Bahtiar Effendi mengatakan partai-partai politik Islam di Indonesia tidak boleh hanya sebagai pelengkap. Dia berharap partai politik Islam bisa secara tegas meneguhkan identitasnya sebagai wadah aspirasi umat Islam. “Keberadaan parpol islam bukan sbg faktor pelengkap”, kata Bahtiar

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta. (Foto: Suarapelajar.com/Cecep)

Yogyakarta, suarapelajar.com– 

Pengamat Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Profesor. Dr. Bahtiar Effendi mengatakan partai-partai politik Islam di Indonesia tidak boleh hanya sebagai pelengkap. Dia berharap partai politik Islam bisa secara tegas meneguhkan identitasnya sebagai wadah aspirasi umat Islam.

“Keberadaan parpol islam bukan sbg faktor pelengkap”, kata Bahtiar saat konferensi pers membahas peran politik umat Islam pada acara Kongres Umat Islama Indonesia (KUII) VI di Yogyakarta, Senin (9/2).

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi secara politik tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perolehan suara partai-partai politik Islam.

Kondisi seperti itu, kata Bahtiar, terjadi karena partai Islam tidak cukup mempunyai  keberanian untuk menunjukan identitasya dalam memberikan gagasan politiknya untuk memimpin bangsa.

“Pada periode pemilu kemaren tahun 2009 dan 2014 sebenarnya partai-partai Islam jika digabungkan memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calon presiden . Kenapa tidak berani mencalonkan presiden dari kalangan mereka sendiri?,” ujarnya.

Bahtiar juga mempertanyakan komitmen partai-partai Islam dalam menyerap aspirasi masyarakat yang sekitar 87 % adalah muslim. Hal itu berbeda jauh dengan realitas politik yang telah dilakukan pendahulunya.

“Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan partai Islam sekitar di era tahun 30-an, 50-an. Saat itu ada partai Masyumi, partai Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam dan lainnya yang semuanya memiliki aspirasi nyata,” paparnya.

Sementara itu, Cecep Sopandi, selaku Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mengatakan, posisi partai politik Islam di Indonesia cenderung menerapkan standar ganda akibat dilema eksistensi dalam berhadapan dengan pragmatisme politik dan terjebak di dalamnya.

“Ada semacam kegalauan yang melanda partai politik Islam di Indonesia. Satu sisi ia mempunyai ekspektasi dalam mengidealisasi Islam sebagai dasar negara, di sisi lain ia dihadapkan oleh pragmatisme politik,” ungkap Cecep.

Akibat kegalauan itu, tambah Cecep, partai-partai Islam dipermainkan penguasa oligarki kapitalis yang melemahkan  posisinya dalam pentas politik nasional.

Dia berharap pada monentum Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke VI, diharapkan partai politik Islam untuk berani menyuarakan gagasan politiknya dan lebih banyak menyerap aspirasi umat Islam.

Reporter : Sofian